Kadis PMD Labuhanbatu Belum Bisa Buktikan Ketidakterlibatannya Atas Dugaan Permainan Perekrutan Perangkat Desa -->

Postingan Populer

Cari Blog Ini

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

PPWI dan Lapas Salemba Jakarta Sepakat Tingkatkan Jalinan Kerjasama

Jakarta – Resolusitv.com Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Lemba Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Salemba, Jakarta Pusat, sepakat ...

Kadis PMD Labuhanbatu Belum Bisa Buktikan Ketidakterlibatannya Atas Dugaan Permainan Perekrutan Perangkat Desa

RESOLUSITV
Kamis, Januari 19, 2023



Resolusitv.com | Labuhanbatu

Kadis PMD kabupaten Labuhanbatu, Abdi Jaya Pohan belum bisa membuktikan atas dugaan ketidakterlibatan dirinya menjadi bagian dalam permainan penjaringan perangkat desa di kabupaten Labuhanbatu.

Hal ini terbukti dari janjinya akan menyerahkan bukti-bukti permohonan panitia penjaringan perangkat desa kepada PMD Labuhanbatu dalam memfasilitasi materi ujian tersebut. Dimana Abdi berjanji menyanggupi penyerahan bukti ke DPRD Labuhanbatu pada saat RDP (Rapat Dengar Pendapat) bersama DPRD Labuhanbatu dan AMMPUH (Aliansi Masyarakat Mahasiswa Peduli Hukum) Labuhanbatu, di gedung paripurna DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Jalan SM Raja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (Selasa, 17/1/2023).

Dalam perjalanan proses RDP tersebut, Abdi kembali diminta kewajibannya untuk menyerahkan bukti-bukti tersebut, namun Abdi meminta akan diserahkan pada esok harinya, setelah hari terlaksananya RDP yaitu hari Rabu tanggal 18 Desember 2023 kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan juga pada Komisi I.

Namun ketika awak media mempertanyakan janji Abdi tersebut kepada Pimpinan Komisi I DPRD Kabupaten Labubanbatu Via Whatshapp pada hari ini Kamis, tanggal 19 Desember 2023, Syauqon Ritonga selaku ketua komisi I menegaskan sampai saat ini, berkas yang diperintahkan kepada Kadis PMD itu belum juga diserahkan sesuai janjinya.

Hal ini menjadikan dugaan pihak AMMPUH atas keterlibatan Abdi dalam permainan penjaringan perekrutan perangkat desa semakin kuat. Dikarenakan dasar surat permohonan itulah menjadi dasar hukum PMD Labuhanbatu berhak membuat muatan materi ujian dalam proses perekrtutan sesuai perda Labuhanbatu nomor 5 tahun 2017, pada pasal 3.

Dalam kesempatan yang lain, awak media menyambangi salah satu juru bicara dari AMMPUH disalah satu warkop yang ada di kota Rantauprapat, Teguh AK, SH alias Ogud untuk mempertanyakan perihal tersebut.

"Beliau (kadis PMD), tidak komitmen dengan ucapannya yang berjanji menyerahkan bukti-bukti surat permohonan panitia perangkat desa yang dimintakan oleh DPRD pada saat RDP. Karena amanah undang-undang yang berlaku, sesuai perda Labuhanbatu nomor 5 tahun 2017, tidak ada kewenangan Dinas PMD menyusun naskah ujian tanpa permohonan dari panitia pelaksana. Itupun hanya dalam penyusunan materi nya saja, tapi bukan penyusunan naskah ujiannya. Jika ini memang benar terjadi, sesuai isu-isu dilapangan. Menguatkan dugaan permainan yang dilakukan oleh Abdi selaku kadis PMD Labuhanbatu. Kalau memang benar tidak terlibat atas dugaan tersebut, mengapa tak bisa membuktikan? Padahal kantornya dekat dengan kantor DPRD Labuhanbatu. Dan bayangin saja, kalau 59 desa masing-masing 3 dusun perdesa dikalikan 45 juta harga kunci jawaban tersebut, berarti potensi permainan tersebut minimal mencapai 7,9 Miliar Rupiah, berdasarkan isu-isu dilapangan. Bahaya ini untuk Labuhanbatu, suka-suka hati mereka saja mengelolah Labuhanbatu ini." Jelas Teguh.

Informasi bocornya kunci jawaban dari beberapa warga yang tidak ingin namanya disebutkan benar adanya. Bahkan informasinya pihak-pihak korban tersebut akan melakukan upaya hukum, untuk membongkar dugaan sindikat permainan jual beli jabatan tersebut.

RD