Postingan
http://www.resolusitv.com
Ketua Non Goverment Organization Jaringan Pemberantasan Korupsi (NGO - JPK) kordinator Wilayah (Korwil) Lampung Timur dan Kota Metro Menyarankan Bupati Lampung Timur Dawam Raharjo Agar Mengundurkan diri dari Jabatan Sebagai Bupati Lampung Timur secara legowo, Karena dinilai tidak Memiliki Kecakapan dan Kemampuan dalam Memimpin, dinilai telah Gagal dalam Menjalankan Roda Pemerintahan atau lebih Spesifik Gagal dalam Mengelola Management tata kelola pemerintahan yang di nahkodai nya selama ini.
Pernyataan tersebut di sampaikan Ketua Korwil NGO JPK Sidik Ali yang didampingi Sekretaris Wilayah Damiri, Ketua Bidang Penelitian Pengembangan (Balitbang) dan Darmawan Saputra.SH dikantornya, yang Beralamat Jl.Ki Mas Putera No.25 Kompleks Pemkab Lam-Tim Desa Sukadana ilir pada tanggal 31 Januari 2023.
Sebagai Kritik, Saran dan Masukan, Hormat kami Agar Saudara Dawam Raharjo legowo dan lapang dada, untuk segera Mengundurkan diri dari Jabatan sebagai Bupati Lampung Timur.
Dalam Pandangan Kami beliau selama 2 tahun Memimpin, telah gagal Mengelola Management tata Kelola Pemerintahan, tidak sesuai Seperti yang dijanjikannya dalam visi misi dan janji-janji pada saat Kampanye Menjelang Pemilukada waktu itu.
Sangat Jauh yang di panggang dari api dan sangat bertolak belakang dengan harapan kami sebagai Masyarakat Lampung timur.
Dikarenakan selama 2 tahun Menjabat saudara Dawam Raharjo Terkesan Sering Menciptakan Masalah, dan sering Keteteran sendiri ketika menyelesaikannya.
Dengan tertundanya PILKADES, yang Memantik Kemarahan Ratusan Kepala Desa Di Lampung Timur, itu juga masuk dalam catatan kami, Bahwa Banyak Para Pejabat Baik dari Esselon ll Maupun Eselon lll yang Menduduki Jabatan OPD yang tidak difungsikan, diberdayakan Sesuai Wewenang, sehingga dapat Menimbulkan ketidak Optimalnya Kinerja Aparatur Sipil Negara(ASN), dilingkungan Pemkab Lampung Timur.
Maka dari itu Tanpa Mengurangi Rasa Hormat Kami dari NGO JPK Lampung timur dan Kota Metro, mengharapkan Saudara Dawam Raharjo Legowo Mundur, supaya kami tidak hawatir, bertambahnya Persoalan di Lampung Timur, Kedepan yang akan Semakin Conplik dan Runyam.
Kalau setiap waktu hanya untuk Menyelesaikan Persoalan, Kapan Kita Akan Membangun dan Mencapai Lampung timur Maju dan Berjaya, seperti Jargon Kampanye kalau Begini Cara Mengelola Pemerintahan?!.
Dalam Politik Negara Kiranya tidak hanya Mampu Merebut Kekuasaan dengan dukungan Nasib dan Keberuntungan, tetapi juga harus Mampu Mengelola Managerial tata Kelola Pemerintahan dan Mengimplementasikan setiap Kebijakan, sesuai Fortofolio yang baik tanpa Menimbulkan Riak dan Menambahkan Persoalan.
Janganlah Menggampangkan dan Menganggap Remeh Semua Persoalan, Saran Dan Kritik dari berbagi kalangan, Karena Negara ini Milik Bersama Bukan Milik Sendiri, Kelompok dan Golongan.
Bahwasanya, Mengelola Negara dan Pemerintahan ini tidak Semudah Seperti Mengurus Mayat yang di Tangisi, Mandikan, Balut Kain Kafan, Sholatkan dan lalu Kuburkan selesai, dengan seperti itu.
Tugas dan Fungsi pokok tidak semudah dan sesederhana itu Ada Hirarkinya, Regulasinya, Payung Hukumnya, satu saja Pemimpin /Penguasa Melanggar Aturan Maka disitu dia Melakukan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Wewenang (Obuse of Power).
Kami juga meminta Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Memantau Perkembangan Persoalan-persoalan Kebijakan Kabupaten Lampung Timur, akhir-akhir ini timbul Gejolak dalam Pemerintahan, karena tidak Menutup Kemungkinan ada Konflik Kepentingan (Conflik of Interest), di setiap Kebijakan yang diwacanakan ada sesuatu diduga tidak Beres dan Patut diwaspadai, Karena dapat secara Sistematis,Terstruktur dan Masif(TSM), Mengarah Kepada Niatan KKN (Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, yang diduga Memperkaya diri sendiri,Kelompok/Golongan, yang sengaja memanfaatkan jabatan dan wewenang, yang diduga terindikasi Pencucian Uang (Money Loundering), Persekongkolan dan Pemufakatan Jahat serta Kejahatan yang dilakukan dalam Jabatan.
Baik Dari Anggaran Siltap, Pemotongan honor Perangkat Desa, dan Aksi Panggung Sawer Menyawer, yang sempat Viral dipertontonkan dihadapan Publik dan medsos, mencampurkan adukan Sholawat kedalam Politik yang diduga Mengarah Ke-Penistaan Agama.
Bahkan sering Ricuh ketika Pembagian Snacknya.(tim)