Terkait Galian Sei Berlian,Diduga Dirjen Mineral Republik Indonesia Kangkangi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2022 -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Polri Sarang Mafia, AIPDA Aksan Bongkar Kebobrokan Institusinya

Jakarta - Resolusitv.com Dalam dua hari ini publik dikejutkan lagi dengan video viral yang berisi pernyataan seorang anggota Polri berpangka...

Terkait Galian Sei Berlian,Diduga Dirjen Mineral Republik Indonesia Kangkangi UU Minerba Nomor 3 Tahun 2022

RESOLUSITV
Rabu, November 02, 2022





Tapung Hulu | Resolusitv.com

“Pada pasal 158 pada UU Nomor 3 Tahun 2020 terang Minerba disebutkan, bahwa setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa Izin resmi bisa dipidana penjara selama 5 tahun dan denda Rp.100 miliar,”

Tetapi kuat dugaan UU Nomor 3 tahun 2020  ini harus kandas dengan diterbitkannya Surat Selebaran dari "Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara dengan Nomor : 43/03/DJB/2018 terkait tindak lanjut surat dari Ketua Umum GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia) dengan nomor 288/GAPKI/XII/2017 tertanggal 14 Desember 2017 perihal Permohonan Pengaturan tentang pemanfaatan Literit.

Hal ini terungkap ketika media menyambangi pihak management PTPN V Kebun Sei Berlian pada 1 November 2022,yang kala itu ditemui oleh Asum Berlian Marzuki,Munthe selaku Asisten Kepala,dan Ketua Disbun bermarga Manik,bertempat di Kantin PTPN V Sei Berlian untuk meminta tanggapan akan temuan media beberapa waktu lalu yang telah viral di beberapa media online Nasional maupun Lokal dengan judul "Diduga Kuat PTPN V Sei Berlian Lakukan Pertambangan Secara Ilegal".

Pada saat pertemuan Marzuki selaku Asum (Asisten Umum) mengklaim bahwa galian C yang ada di wilayah kerjanya memiliki izin galian sembari menunjukkan selembar surat yang diduga kuat bersumber dari  Dirjen Mineral dan Batubara,padahal sesuai dengan hasil GPS awak media lokasi masuk kedalam kawasan Hutan HPK.

Disinggung akan kondisi lokasi tambang yang diduga masih masuk ke kawasan Hutan HPK,lagi lagi Marzuki mengatakan bahwa pihaknya juga memiliki izin,serta mengarakan bahwa pihaknya memiliki surat dari menteri kehutanan dengan SK Menhut nomor 403 tahun 1996.tetapi ketika media meminta salinannya pihak management enggan memberikan dengan alasan akan konfirmasi ke kantor Direksi.padahal mengacu kepada Undang undang Pers pasal 4 ayat (3) nomor 40 tahun 1999 tentang Pers dengan jelas mengatakan "Untuk menjamin Kemerdekaan Pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh,dan menyebarluaskan informasi.padahal SK Menhut yang Marzuki katakan adalah pelepasan sebahagian kawasan hutan yang terletak di kebun,dikelompok hutan S. Lindai S.Tapung kiri, kabupaten daerah TK II Kabupaten Kampar provinsi Riau atas nama PTPN Nusantara 2,tanpa menunjukkan bukti alih fungsi yang ia katakan.

Dengan adanya pernyataan Asum tersebut,disini patut diduga adanya aktivitas yang beraroma pengalihan fungsi,dari kawasan Hutan dialihkan menjadi galian C yang selama ini diduga Ilegal,dan dikelola oleh PTPN V Sei Berlian.

Berdasarkan pernyataan Marzuki,kuat dugaan atau diduga Undang undang tentang Minerba sudah dikangkangi oleh peraturan menteri atau surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.Opeh karena itu, dalam waktu dekat ini pihak media dan LSM LPPNRI berencana akan menyambangi DLHK Provinsi Riau dan Kantor Direksi PTPN V guna meminta data lengkap dan alih fungsi hutan tersebut guna mencari kejelasan pasti akan temuan galian C yang diduga Ilegal tersebut.(Pajar Saragih / tim red)