Resolusitv.com I Labuhanbatu
Wakil Ketua II DPRD Labuhanbatu,JH diduga pentingkan urusan pribadi daripada menyahuti aspirasi rakyat. Hal ini diketahui dari percakapan melalui whatsaap denggan salah satu warga Labuhanbatu bernama Teguh AK, SH, ketika dikonfirmasi terkait tindak lanjut surat permohonan AMDAL (Aliansi Masyarakat Bedaulat Labuhanbatu) pada tanggal 19 September 2022 yang lalu. Yang ingin meminta penjelasan masalah produk hukum perda nomor 04 tahun 2022 yang diduga pembuatannya terkesan ngasal.
Dari percakapan tersebut, wakil ketua DPRD tersebut terkesan kasar dan tidak pantas. Karena pada percakapan dengan warga (Teguh) ada kalimat-kalimat yang tidak layak disampaikan. Padahal warga tersebut beberapa kali meminta penjelasan tindak lanjut surat yang telah dikirim lebih dari satu bulan lamanya. Namun salah satu pimpinan DPRD Labuhanbatu tersebut merespon tidak serius dan terkesan kasar.
“kami warga menyampaikan aspirasi kami kepada DPRD Kabupaten Labuhanbatu, melalui KOMISI I. Seolah-olah kami di oper-oper dan terkesan tidak profesional. Ketua Komisi I Syauqon Ritonga bahwa RDP yang kami mintakan harus ada persetujuan dari Kordinator Komisi I yaitu Hj. Juraidah Harahap. Begitu ditanyakan ke beliau JH, beliau katakan nanti saya koordinasikan. Jawaban-jawaban ini berulang-ulang. Bahkan beliau JH sempat mengatakan bahwa beliau bisanya tanggal 23 Oktober 2022 keatas. Karena ada urusan Pribadi (Pesta). Hal itu dinyatakan beliau JH pada tanggal 4 Oktober 2022. Inikan gak pantas di jelaskan oleh seorang wakil rakyat. Mengabaikan urusan rakyat demi kepentingan pribadi. Kalau dia gak mampu jadi wakil rakyat, mundur saja!. Digaji rakyat kok asbun” jelas Teguh
Selain itu Teguh juga menyampaikan adanya kalimat-kalimat yang terkesan kasar, dan tidak pantas disampaikan oleh seorang wakil rakyat.
“beliau JH bolak balik saya wa dan tidak membalas, sehingga saya sampaikan kepada beliau. Agar menandatangani persetujuan RDP. Meski beliau sibuk urusan pribadi tidak masalah, yang penting urusan rakyat bisa tanggapi. Sehingga saya jelaskan ke beliau JH, bahwa dia JH di gaji rakyat untuk menerima aspirasi Rakyat. Namun balasan beliau JH terbilang kasar, (‘Itu hakku gak bisa kau atur-atur aku, Jangan kau desak aku, Gak bisa kau atur aku.”). inikan jawaban yang tak pantas dari pimpinan DPRD dan juga Pimpinan Partai kepada warganya. Kalau kualitas wakil rakyat begini, kurang respon, tak faham dan lebih mementingkan urusan Pribadinya, gawat Labuhanbatu ini.” Tambah Teguh.
(TA)