Enggan Berdialog,Diduga DPRD dan Pemkab Labuhanbatu Sepakat Diam Ketika Warga Tanyakan UU Pilkades -->

Postingan Populer

Cari Blog Ini

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

SOPIYAN SUBING : JIKA LANGKAH BUPATI TEPAT ASET LAMPUNG TIMUR EKS BPR TRIPANCA SETIADANA BISA KEMBALI

Resolusitv | Lampung Timur 27 Januari 2023 Koalisi masyarakat dan NGO Lampung Timur melakukan audiensi (26/01/23) dengan Pemerintah Daerah L...

Enggan Berdialog,Diduga DPRD dan Pemkab Labuhanbatu Sepakat Diam Ketika Warga Tanyakan UU Pilkades

RESOLUSITV
Rabu, Oktober 26, 2022



Resolusitv | Labuhanbatu

Sekelompok warga Labuhanbatu yang tergabung pada Aliansi Masyarakat Berdaulat Labuhanbatu (AMDAL). Ketika meminta kejelasan dari DPRD Labuhanbatu dan juga Pemkab Labuhanbatu melalui permohonan surat mereka, tentang dua produk hukum Perda dan Perbub Pilkades Labuhanbatu, Sebagai payung hukum penyelenggaraan Pilkades Labuhanbatu tahun 2022. Namun pada akhirnya kurang direspon dan terkesan Diam oleh dua Lembaga tersebut. Informasi ini diperoleh dari Koordinator Amdal tersebut, yaitu Teguh AK, SH. Di kediamannya. Jl. Sibuaya, Kelurahan Sioldengan, Kec. Rantau Selatan, Kab.Labuhanbatu. (Selasa, 25/10/2022).

Kepada awak media, Teguh menjelaskan dalam upaya meminta kejelasan terhadap keabsahan dua produk hukum tersebut, antara lain : Perda Kabupaten Labuhanbatu nomor. 04 Tahun 2022 dan Perbub Kabupaten Labuhanbatu Nomor. 33 Tahun 2022. Teguh menjelaskan,  bahwa Amdal sudah dua kali menyurati Pimpinan DPRD Kabupaten Labuhanbatu dan tembusan ke Pemkab Labuhanbatu, yaitu pada tanggal 13 September 2022 dan juga tangal 19 September 2022. Lebih dari satu bulan lamanya,hingga sampai saat ini.

Yang anehnya, kepada para petinggi DPRD Kabupaten Labuhanbatu, baik itu Pimpinan DPRD, Korda Komisi I dan juga Ketua Komisi I memiliki alasan-alasan yang berbeda atas tanggapan dari surat permohonan yang di layangkan oleh Amdal tersebut.

"Kita tanya ke ketua DPRD, katanya sudah didisposisikan ke ketua komisi I. Ditanya ketua komisi I, tidak bisa kalau tidak di tanda tangani oleh korda komisi I. Ditanyakan ke korda komisi I (wakil ketua DPRD), tidak bisa karena ada urusan pesta keluarga. "Lagian ketua DPRD Labuhanbatu bisa kok menandatangani permohonan Amdal tersebut. Tidak harus korda komisi I".jawab JR.
"Ini Sungguh sangat-sangat membingungkan" Jelas Teguh.

Teguh menduga adanya kesepakatan kedua lembaga ini, untuk tidak merespon (diam) atas permohonan masyarakat terkait keabsahan dua produk tersebut. Dikarenakan dalam beberapa kesempatan, pihak-pihak terkait tidak bisa menjelaskan kenapa dua produk hukum tersebut itu bertentangan dengan aturan hukum yang ada diatasnya.

"Bahkan pernah pada tanggal 29 September 2022, di gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Komisi I merespon surat kami, dengan mengundang kami (Amdal) dan beberapa stakeholder terkait, untuk hadir pada agenda RDP (Rapat Dengar Pendapat) DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Tapi kenyataannya pihak Pemkab tidak satupun yang hadir. Padahal setiap pihak terkait memiliki pengurus struktural dibawahnya jika mereka berhalangan hadir. Dan pada akhirnya, setelah menunggu sampai tiga jam, agenda RDP tersebut gagal. Agenda terhormat, yang dilaksanakan oleh lembaga tehormat. Namun disayangkan, kami menduga tidak dihormati oleh para undangan dari pihak eksekutif. Sampai kapan lagi permohonan kami ini bisa diRDPkan? kamipun tidak pernah tahu" tambah Teguh.

Teguh menduga kedua lembaga tersebut takut berdialog dengan warga. Karena mereka tahu, kesalahan yang dilakukan mereka, berkaitan dengan anggaran atau uang rakyat.

TAK