Tak Kunjung Ada Kejelasan, Ratusan TKS RSUD Rantauprapat Geruduk DPRD Labuhanbatu -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

HUT TNI ke-77 Tahun 2022, Dandim 0405/Lahat Helat Reuni Pasukan CAKRA

Lahat|Resolusitv.com  Bertempat di TMC Benteng kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Dandim 0405/Lahat Letkol Inf Toni Oky Priyono SIp m...

Tak Kunjung Ada Kejelasan, Ratusan TKS RSUD Rantauprapat Geruduk DPRD Labuhanbatu

RESOLUSITV
Senin, September 19, 2022




Labuhanbatu|Resolusitv.com

Aliansi Tenaga Kerja Sukarelawan dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu, terkait nasib ratusan Tenaga Kerja Sukarelawan pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, yang tidak bisa mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka oleh Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB) perihal pendataan Tenaga Non Asn di lingkungan Instansi Pemerintah. Senin (19/09/2022). Sekira 10.00 Wib

Hal itu didasarkan pada surat pemberitahuan yang dikeluarkan Bupati Labuhanbatu No. 800/4022/BKPP-III/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non Asn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.


Salah satu point dalam surat pemberitahuan tersebut bertuliskan Harus berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database badan kepegawaian Negara dan pegawai non asn yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Pada saat kegiatan aksi berlangsung, Inisal H, salah satu tenaga kerja sukarelawan menyampaikan tuntutan dalam aksi yakni agar mereka dapat mengikuti seleksi PPPK.

"Harapan kami agar kami di perbolehkan dalam mengikuti seleksi Penerimaan Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang dibuka oleh Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) perihal pendataan tenaga non Asn di lingkungan Instansi Pemerintah khususnya di RSUD Rantauprapat". Tuturnnya

Ketua Dpc gmni Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan, menyampaikan agar DPRD Labuhanbatu segera lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait.

"Panggil Kepala Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Rantauprapat, dimana patut diduga sebuah kejahatan perbudakan modern yang dilakukan Direktur RSUD terhadap Tenaga Kerja Sukarela tersebut". Sebutnya

Setelah beberapa jam melakukan aksi, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Plt. Parulian Ritonga, menjumpai massa aksi.

Parulian menyampaikan bahwa Ketua, Wakil Ketua dan seluruh Anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu sedang tidak ada di tempat.

"Seluruh anggota dewan sedang bepergian ke Jakarta, tapi pimpinan DPRD berpesan untuk menampung seluruh aspirasi dan menyampaikannya sama Pimpinan DPRD Labuhanbatu". Ucapnya

Akibat pernyataan tersebut, massa aksi sedikit memanas, dan akhirnya seluruh massa aksi dipersilahkan masuk keruangan rapat DPRD Labuhanbatu untuk menyampaikan tuntutannya.

Setelah beberapa menit berdialog diruang rapat, akhirnya dapat kesepakatan untuk melakukan Rapat dengar pendapat dengan instansi terkait di hari Jum'at (23/09/2022), sesuai dengan surat No.005/1235/Sek-DPRD/2022.

(Wiwi Malpino)