Tak Bisa Ikut Pemberkasan P3K, Nasib Para TKS di RSUD Rantauprapat Dipertanyakan -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Tugu Santri Pancasila Diresmikan, DPP Pemuda Cinta Aceh Buka Suara

ACEH BARAT - Resolusitv.com Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), melalui Prof. Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP...

Tak Bisa Ikut Pemberkasan P3K, Nasib Para TKS di RSUD Rantauprapat Dipertanyakan

RESOLUSITV
Selasa, September 06, 2022




Labuhanbatu|Resolusitv.com

Pemerintah pusat membuka pendaftaran PPPK yang kabarnya hingga akhir tahun 2022, berdasarkan dengan surat No. B/1511/M.SM.01.00/2022 tertanggal 22 Juli 2022 yang diterbitkan oleh Plt. Mentri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MEN-PANRB), Moh. Mahfud MD perihal pendataan Tenaga Non Asn di lingkungan Instansi Pemerintah.

Berdasarkan informasi itu Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga menindaklanjutinya dengan menerbitkan surat pemberitahuan no. 800/4022/BKPP-III/2022 tertanggal 15 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non Asn di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu.

Saat melihat dan membaca isi surat yang diterbitkan Bupati tersebut terkesan tebang pilih, menurut penilaian para Tenaga Kerja Sukarelawan yang bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu.

Pasalnya, AS salah satu TKS mengungkapkan bahwa pada surat Bupati Labuhanbatu tertulis beberapa syarat bagi non Asn yang hendak menjadi CPNS maupun PPPK yang menurutnya tak dapat terpenuhi, salah satunya bertuliskan: "Berstatus tenaga honorer kategori II (TH K-2) yang terdaftar dalam database badan kepegawaian Negara dan pegawai non asn yang telah bekerja pada instansi pemerintah.

Ia mengaku para TKS yang bekerja di RSUD Rantauprapat tak terdaftar di database kepegawaian negara dalam hal ini BKD Labuhanbatu.

"Kami tidak menuntut banyak, kami tidak meminta agar kami diangkat PNS, dikasih gaji besar. Hanya saja kami meminta agar kami dimasukkan dalam Data base pada BKD Labuhanbatu agar kami dapat mengikuti seleksi Penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK)".sebutnya

Ia juga terlihat prustasi atas kebijakan yang dikeluarkan pemerintah tersebut.

"Jangankan berjuang, untuk mengumpulkan bahan saja kami sudah kalah,"keluhnya

AS bersama dengan rekan-rekannya yang tergabung pada organisasi Persatuan Perawat Indonesia (PPNI) Labuhanbatu telah melakukan upaya, yakni dengan melakukan audensi dengan Bupati Labuhanbatu, Erik Atrada Ritonga.

Surat audensi mereka telah diterima dan disetujui Bupati. Seharusnya pada hari (Jumat, 2/9/2022) pukul 20.00 wib mereka bertemu dengan Erik sesuai dengan jadwal pertemuan mereka, namun terpaksa harus dibatalkan lantaran Bupati dalam keadaan sakit.

Saat dilakukan konfirmasi kepada Humas RSUD Rantauprapat, Doni bermaksud hendak menanyakan berapa jumlah TKS yang bekerja di RSUD Rantauparat diketahui sedang tidak berada ditempat menurut keterangan salah satu staf RSUD.

Diwaktu yang sama wartawan kembali Konfirmasi Doni via whatsapp, namun ia terkesan enggan menjawab pertanyaan wartawan, malah menyuruh wartawan lakukan konfirmasi kepada kabid kepegawaian.

"Kalau masalah data atau jumlah tenaga kerja sukarelawan pada RSUD Rantauprapat langsung jumpai saja Kabid Kepegawaian karena dia yang lebih berkompeten untuk hal tersebut".elaknya

Namun, Kabid yang hendak ditemui wartawan sedang rapat dengan wakil direktur RS. Menurut salah satu staf Rumah sakit.

"Ibu Kabid Kegawaian sedang rapat bersama pak Wakil Direktur, dan tidak tau kapan selesainya, dan masalah data dan lainnya itu wewenang Kabid atau jajarannya, kami tidak berani memberi datanya langsung". Ungkap salah satu staf yang bertugas ditempat tersebut.

Hingga berita ini diterbitkan, belum juga diketahui berapa jumlah TKS yang bekerja RSUD Rantauprapat.

Saat dilakukan konfirmasi melalui pesan whatsapp kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Zainuddin Siregar pada (Selasa,6/9/2022) terkait database para pekerja sukarelawan tersebut, ia mengaku tidak mengetahui data tersebut.

Lagi-lagi para narasumber yang dikonfirmasi terkesan buang badan alias menyuruh wartawan konfirmasi kepada narasumber yang lain

"Yang bisa dimasukkan kedalam Data base Badan Kepegawaian Daerah yakni yang gaji dikeluarkan oleh APBD atau APBN, untuk beberapa orang TKS pada RSUD Rantauprapat saya tidak tau ada gajinya atau tidak, silahkan tanyakan pada OPDnya"suruhnya

(Wiwi Malpino)