Kadis PMD Labuhanbatu Diduga Persulit Salah Satu Bakal Calon Kades -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Kecewa,Anggap Bupati Tak Becus,LSM MAJAS dan FORMAT ASTIM Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bupati

 Lampung Timur | Resolusitv.com Dalam aksi damai para Demonstran menyampaikan aspirasinya dimana patut diduga Bupati Lampung Timur M.Dawam R...

Kadis PMD Labuhanbatu Diduga Persulit Salah Satu Bakal Calon Kades

RESOLUSITV
Kamis, September 08, 2022



Labuhanbatu|Resolusitv.com

Warga Labuhanbatu bernama Muhsin Amal Ritonga merasa dipersulit oleh Kadis PMD atas rencana dirinya ikut Pencalonan Kepala Desa di salah satu Desa yang ada di Kabupaten Labuhanbatu.

Hal ini diketahui awak media saat warga tersebut (Muhsin) yang sudah 4 hari telah mengirim berkas permohonan rekomendasi kepada Kadis PMD Labuhanbatu. Di salah satu Warkop di depan Kantor Bupati. Jl. SM.Raja, Kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu. (Kamis, 8/09/2022).

Menurut Muhsin dirinya merasa dipersulit, karena berkasnya belum juga ditanda tangani Kadis PMD Labuhanbatu, Abdi Pohan dengan alasan masih Sibuk.

Bahkan Kadis tersebut sempat menjawab permohonan Muhsin melalui chat WA dengan narasi yang terbilang kasar. Kadis tersebut menulis kalimat "Kau pulak yang mengatur aku". Jawabnya,Padahal hal tersebut adalah kewajibannya sebagai pejabat daerah.

"Saya sudah memasukkan berkas sebagai salah satu persyaratan Pencalonan Kepala Desa di Kantor Dinas PMD sejak hari Senin, tanggal 5 september 2022. Dan menunggu satu harian, dari pagi sampai sore. Hingga saat ini dihari ke empat, Kamis tanggal 8 september 2022. Pukul. 17.30 WIB,  juga tidak ada penyelesaian,(Kadis PMD). Sementara yang lain sudah di tanda tangani beliau. Artinya beliau (Kadis PMD) seolah telah mempersulit hak-hak saya sebagai warga negara. Saya meminta bapak Bupati Labuhanbatu bisa menyikapi pelayanan yang terkesan kurang profesional." Jelas Mushin

Dengan kesal Muhsin siap akan melaporkan hal ini kepada yang berwenang terkait dugaan perbuatan tidak menyenangkan dan penyalahgunaan kewenangan.
(AK)