Geruduk kantor DPRD Labuhanbatu, Masyarakat Pulo Padang Minta (PKS) PT. PPSP di Tutup -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Terkait Pemberitaan Bohong Melakukan Penipuan, Advokat Natalia Rusli Angkat Bicara

Jakarta | Resolusitv.com Belakangan ini beredar ramai pemberitaan yang bersifat tendensius dan negatif tentang Natalia Rusli. Salah satunya ...

Geruduk kantor DPRD Labuhanbatu, Masyarakat Pulo Padang Minta (PKS) PT. PPSP di Tutup

RESOLUSITV
Kamis, September 15, 2022




Labuhan batu | Resolusitv.com

Masyarakat Kelurahan Pulo Padang, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, Sumut dan Organisasi mahasiswa yang tergabung kedalam gerakan mahasiswa nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Labuhanbatu, melakukan unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Labuhanbatu. Kamis (15/09/2022), sekira pukul 10.30 Wib

Adapun beberapa tuntutan dari massa aksi yakni menagih janji DPRD Kabupaten Labuhanbatu dalam hal ini Komisi 1 yang beberapa waktu yang lalu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP), berjanji untuk memberhentian operasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT. Pulo Padang Sawit Permai (PPSP).

Muhammad Q Rudi selaku Kordinator Aksi menyampaikan dalam orasinya bahwa PT. Pula padang sawit permai (PPSP) sampai saat ini masih beroperasi dan mengeluarkan CPO hasil dari pengelolaan pabrik tersebut.

"Tuntutan kita sangat simpel bahwa kami meminta agar pabrik tersebut ditutup karena tidak mengantongi sejumlah izin dan melanggar sejumlah regulasi yang ada. Dan saat ini Gugatan Class Action yang dilakukan masyarakat pulo padang sedang bergulir di pengadilan, dan selama itu juga segala aktivitas pabrik tersebut dilarang keras, tapi nyatanya sampai saat ini pabrik tersebut masih tetap beroperasi". Jelasnya

Ketua Dpc gmni Labuhanbatu, Hamdani Hasibuan menyampaikan bahwa kiranya Pabrik PT. PPSP tidak beroperasi dan tidak melakukan segala aktivitas didalamnya.

"Pabrik tersebut sedang berstatus Quo atas Gugatan Class Action yang dilakukan masyarakat pulo padang, sehingga segala aktivitas didalamnya diduga tindakan kriminal, dimana supremasi hukum di Republik ini". Jelasnya

Hamdani juga menambahkan bahwa baru - baru ini hasil dari pengelolaan pabrik tersebut malah didampingi oleh pihak aparat penegak hukum.

"Kemana lagi masyarakat pulo padang mengadu dan melapor atas tindak tersebut, apakah harus meminta bantuan dan pendampingan kepada Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui PANGDAM I BB dan KODIM 0209 LB. Sehingga kami mendesak DPRD Kabupaten Labuhanbatu mengeluarkan Rekomendasi penutupan dan melarang aktivitas pabrik melalui pihak keamanan di Labuhanbatu". Tambahnya

Setelah beberapa jam melakukan unjuk rasa, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Juraidah Harahap dan beberapa anggota dewan yang lainnya menjumpai massa aksi dan mendengarkan langsung tuntutan dari massa aksi di luar gedung DPRD Labuhanbatu.

Setelah sempat bersitegang dengan massa aksi, Juraidah akhirnya menyampaikan bahwa pabrik kelapa sawit (PKS) PT. Pulo padang sawit permai (PPSP), tidak beroperasi lagi.

"Pabrik kelapa sawit PT. PPSP tersebut sudah tidak beroperasi lagi melainkan pihak  pabrik tersebut hanya memanaskan mesin dari pabrik tersebut". Tuturnya

Juraidah juga menambahkan bahwa jika memang masyarakat pulo padang mengatakan pabrik tersebut masih beroperasi, maka dalam waktu dekat ini kita akan melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan instansi terkait jika memang ada kesalahan Vital terhadap pabrik tersebut akan langsung kita segel. 

(Wiwi Malpino)