KORBAN PERAMPASAN HAK ATAS TANAH HGU PT. NUSANTARA TROFICANA FARM (NTF) LAMPUNG BENTUK FORUM PERJUANGAN -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Polsek Parapat Evakuasi Mayat Wanita Berjaket Biru Dipinggiran Danau Toba

SIMALUNGUN - Resolusitv.com Kapolsek Parapat Resort Simalungun AKP Jonni Silalahi SH memimpikan melakukan olah TKP sekaligus evakuasi penemu...

KORBAN PERAMPASAN HAK ATAS TANAH HGU PT. NUSANTARA TROFICANA FARM (NTF) LAMPUNG BENTUK FORUM PERJUANGAN

RESOLUSITV
Jumat, Agustus 26, 2022




Resolusitv | Resolusitv.com

25 Agustus 2022

Sebanyak lebih kurang 400 KK korban perampasan hak atas tanah oleh PT. Nusantara Trofical Farm (NTF) sekarang tanah tersebut dikelola oleh PT. Great Giant Pineapple P.4 (GGP) membentuk Forum Perjuangan dengan nama Forum Rakyat Korban Perampasan Hak Atas Tanah (FRKPHT). 

Adapun kronologi masyarakat dan perampasan hak atas tanah ini adalah bahwa pada tahun 1974 Kepala Desa Raja Basa Lama Bapak Amir Puspa Mega memerintahkan Kepala Dusun VIII Bapak Karyono melakukan pengukuran lahan disekitaran Way Negara Batin yang diperuntukan perladangan.


Tanah hasilan pengukuran tersebut diberikan kepada pendatang dengan menerbitkan Surat Keterangan Tanah dan ada yang berbentuk Segel yang diketahui oleh Camat Way Jepara serta ada bukti pembayaran Iuran Pembangunan Daerah (IPEDA) serta janggolan untuk iuran di Desa seluas 211 Hektar untuk 85 Kepala Keluarga warga Dusun Margo Mulyo (sekarang Dusun Subing Putra II) dan 196 Hektar untuk 196 Kepala Keluarga Warga Dusun Margodadi (sekarang Dusun Sinar Dewa Timur)

Adapun asal usul masyarakat yang tanahnya dirampas tersebut adalah masyarakat yang didatangkan dari berbagai daerah di Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur pada tahun 1963 dengan diberi lahan 1 Hektar untuk peladangan dan 1/4 untuk pekarangan.

Menurut Subakir salah satu korban perampasan hak atas tanah tersebut saat itu sekira bulan Juni 1991 datanglah utusan karyawan PT. NTF dari Terbanggi Besar yaitu S, T, P dan Heri Kuswoyo dengan diiringi alat berat yang terus meratakan lahan warga yang berisi tanaman siap panen berupa Jagung, Padi, Cabai, Wijen dan tanaman pangan lainnya.

"Saya didatangi oleh S, T, P dan Heri Kuswoyo minta agar kegiatan perusahaan didukung nanti kalau ini sukses akan dipekerjakan di perusahaan, saat ini diminta untuk menjaga alat berat dengan gaji Rp. 7.500,- per dua minggu, saya dapat tiga bulan ketika pulang ke rumah saya dihadang oleh masyarakat dengan mengatakan apakah sekarang sudah ikut Belanda menjajah rakyatnya sendiri, sejak itu saya berhenti ikut perusahaan yang nyata merampas hak saya, keluarga juga masyarakat". Jelas Subakir

"Yang paling menyedihkan bagi saya, adik kandung saya Sujiono mengalami stres berat sehingga tidak mau berganti pakaian dan sekarang hilang tak tentu rimbanya". Tambah Subakir

Sementara itu Tukiran mantan ketua RT pada saat pembukaan lahan tersebut mengatakan penderitaan warga semakin berkepanjangan karena untuk membuka, mengolah dan menanami lahan tersebut warga masyarakat mengambil pinjaman Kredit Usaha Tani (KUT).

Mendengar curhatan para korban pengusiran tersebut yang ditahan, disiksa, diintimidasi oleh aparat keamanan Orde Baru dan perjuangan masyarakat yang sudah cukup panjang tapi belum mendapatkan haknya di Negata Hukum yang bernama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). 

Sopiyan Subing selaku tim advokasi yang ditunjuk masyarakat akan mendukung perjuangan masyarakat ini mengatakan bahwa akan menggunakan semua alur yang ada diantara mengadu ke Pemerintah Daerah sampai ke Presiden, Komnasham, DPRD sampai ke DPR-RI, BPN Daerah sampai BPN-RI kita akan melihat siapa yang masih amanah dan berintegritas dalam menjalankan tugasnya

"Kita akan mengadu ke Presiden juga ke Komnasham karena sebelum apa yang menurut Pengacara perusahaan ada sengketa kepemilikan terlebih dahulu menurut kami ada pelanggaran HAM, dimana hak masyarakat itu dirampas begitu saja oleh perusahaan". Jelas Sopiyan Subing

Sementara itu IB  Nyoman Rai IKetua Forum Korban Perampasan Hak Atas Tanah mengatakan bahwa sudah mengantongi data tentang jumlah luasan lahan yang dikelola oleh Perusahaan Perkebunan ini, berapa pajak yang mereka bayarkan dari orang-orang pensiunan dari perusahaan tersebut, data ini akan kita gunakan untuk menguji apakah data yang ada di pemerintah terkait dengan izin dan pajak itu sama kalau tidak sama maka yang kami akan pertanyakan kinerja pemerintah.

"Kita akan buka ke publik tentang luasan lahan dan jumlah pajak, kita tidak hanya memikirka
[25/8 20.59] Sopiyan Resolusi: memikirkan hak masyarakat tapi kita akan gunakan  perjuangan ini untuk mempertanyakan kepatuhan perusahaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa ini bukan hanya kepentingan masyarakat yang lahannya dirampas tapi bagaimana hukum berlaku di Republik ini'. Papar Nyoman

"Kita melihat sebuah angin segar ketika Marsekal TNI (Purn) Dr. Hadi Tjahjanto, S.I.P mantan Panglima TNI menjadi Menteri ATR/BPN yang giat memberatas mafia tanah maka kita berharap semoga beliau adalah jawaban dari doa warga korban perampasan hak atas tanah agar dugaan mafia tanah di perusahaan perkebunan yang terletak di Lampung Timur Propinsi Lampung ini bisa diberantas". Tambah

Nyoman yang merupakan mantan Penyidik PNS Departemen Kehutanan yang dikenal tak kenal kompromi dan telah banyak mengungkap kasus-kasus besar baik pelaku ilegal loging perburuan tumpang tindih lahan HGU dan lain sebagainya.

Ketika ditanya apa keinginan masyarakat yang lahannya digusur Nyoman mengatakan masyarakat minta lahannya dikembalikan dan ganti rugi materiil dan immateriil karena penderitaan masyarakat yang sudah berkepanjangan (Anwari Abas / Hantoni Lubis)