Ketua PW GNPK-RI PROV Sumsel Akan Membuat LAPDU KE KPK Terkait Perjalanan Dinas DPRD Lahat TH 2020 -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Tugu Santri Pancasila Diresmikan, DPP Pemuda Cinta Aceh Buka Suara

ACEH BARAT - Resolusitv.com Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), melalui Prof. Yudian Wahyudi selaku Kepala BPIP...

Ketua PW GNPK-RI PROV Sumsel Akan Membuat LAPDU KE KPK Terkait Perjalanan Dinas DPRD Lahat TH 2020

RESOLUSITV
Senin, April 11, 2022



Lahat. Resolusitv.com

  Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lahat tahun 2020 diduga lakukan Perjalan Dinas dalam LKPJ Bupati tembus diangka Rp 58.290.908.400,-


Dikatakan Aprizal Muslim, S.Ag., Ketua PW GNPK-RI Provinsi Sumsel juga pengamat pembangunan Sumsel menyikapi, bahwa dana Perjalanan Dinas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Lahat sebesar 58.290.908.400;  ini sangat luar biasa. Sudah di luar nalar dan akal sehat, dan anggota DPRD harus menjelaskan kepada rakyat terkait penggunaan anggaran tersebut, masyarakat luas wajib untuk tahu Itu.

“Sebuah angka yang fantastis untuk dihabiskan saat wabah pandemi Covid-19 mendunia dan sedang ganas-ganasnya menyerang, perekonomian pun seakan lumpuh, masyarakat sedang terpuruk, jelas Aprizal 


“Sudah keterlaluan para wakil rakyat yang terhormat ini, belum lagi terkait Dana Aspirasi Dewan dalam bentuk pokok pikiran yang nota benenya proyek fisik para anggota dewan, anggarannya pun luar biasa mencapai 3,8 milyar per anggota diluar unsur pimpinan. Setiap tahun anggaran nominalnya bertambah besar, ini bentuk korupsi berjamaah yang terstruktur, sistematis dan masif dari perencanaan penganggaran dan pengerjaan, sangat luar biasa,” papar Aprizal.

“Saya Aprizal Muslim, Ketua PW -Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan mengharapkan, agar pihak Kejati Sumsel menelusuri angka-angka dana fantastis di DPRD Kabupaten Lahat, sepertinya para wakil rakyat yang terhormat ini semakin menjadi-jadi.

Anggaran Perjalanan Dinas ini bersumber dari APBD Lahat tahun 2020, Aparat Penegak Hukum (APH) wajib untuk memeriksa penggunaan anggaran tersebut,” tegas Aprizal. 

Sementara Seketaris Dewan (sekwan ) DPRD Lahat belum bisa ditemui sehingga berita ini diterbitkan.

(putra)