Sudah 50% Siapa Dalang Mafia Proyek Di Lampung Timur & Tengah Diketahui! -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

HUT TNI ke-77 Tahun 2022, Dandim 0405/Lahat Helat Reuni Pasukan CAKRA

Lahat|Resolusitv.com  Bertempat di TMC Benteng kecamatan Lahat Selatan, Kabupaten Lahat, Dandim 0405/Lahat Letkol Inf Toni Oky Priyono SIp m...

Sudah 50% Siapa Dalang Mafia Proyek Di Lampung Timur & Tengah Diketahui!

RESOLUSITV
Selasa, Maret 08, 2022


http://www.resolusitv.com.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus cepat dan lincah mencari para penerima dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa, perizinan dan pembangunan infrastruktur di Daerah Kabupaten Lampung Timur dan Lampung Tengah, Provinsi Lampung, para penerima suap dan pemberi suap, harus di tindak, dikarenakan, pembangunan di Lampung Timur dan Lampung Tengah, diduga hasilnya yang dibangun rata-rata tidak maksimal, akiba dikurangi anggaranya kurang lebih 20%/titik, tahun anggara 2020-2021 dan 2022. 

Ada beberapa orang diduga kerap menerima setoran dalam bentuk suap atau gratifikasi dari kontraktor proyek di Kabupaten Lampung Timur. Beberapa para aktifis di Kabupaten Lampung timur, dan Lampung Tengah menduga beberapa orang tersebut, telah menerima suap dan gratifikasi dengan nilai puluhan miliar.

Selain suap dari *****, setidaknya *** telah sekian kali kali menerima gratifikasi senilai total sekian puluh juta dan ratusan juta, kalau ditotal milyaran dari kontraktor lainnya. Namun Beberapa aktifis tak menyebutkan secara rinci kontraktor yang memberikan fee kepada *** tersebut. Beberapa Aktifis hanya menyebut sebagian uang gratifikasi itu diterima *** melalui *** ****.

Atas tindak pidana yang diduga dilakukannya, penerima, diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Sedangkan yang memberi suap, bisa dijerat dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.(Team Media)