Postingan
Lampung Timur, resolusitv.com - Tudingan tak peka, bahkan lebih jelasnya, Pemerintahan Kabupaten Lampung Timur yang saat ini di nahkodai Dawam Rahardjo dan Azwar Hadi (Dadi) buta bahkan layak dianggap tak sehat. Pasalnya, sampai saat ini memimpin Bupati hanya mengenal satu organisasi profesi pers.
Sebutan itu terkuak pada acara silahturahmi Dewan Pimpinan Cabang Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPC PPWI) Kabupaten Lampung Timur. Rabu siang 05/01/22.
Dalam kesempatan itu, Amir Faisol selaku Dewan Penasehat DPC PPWI Kabupaten Lampung Timur, menyangkan sikap dan kebijakan pemerintah saat ini, yang tidak mengetahui keberadaan organisasi-organisasi profesi pers.
,"di usia Kabupaten yang lebih dari 20 tahun ini, masih ada Kepala Daerah yang tidak mengetahui keberadaan organisasi-organisasi profesi, pers, atau mungkin ada faktor kesengajaan dengan meniadakan organisasi profesi pers lainya, sehingga, anggaran hibah tahun 2021 sebesar 250 juta tahun hanya di peruntukan kepada satu organisasi profesi pers saja, sementara organisasi pers lainya dianggap tidak ada, apa mungkin ada indikasi "adu domba" biar sesama organisasi profesi saling serang, sudah sangat parah rezim Dawam ini," tegas Amir Faisol.
Namun masih dalam sikap yang bijak, demi menghindari terjadinya benturan antar sesama organisasi profesi, Penasehat PPWI itu tidak menyebutkan organisasi pers mana yang mendapatkan dana hibah tersebut.
,"Kita tidak perlu terpancing dengan gaya adu domba pemimpin Lampung Timur ini, karena itu, saya tidak perlu menyebutkan organisasi pers apa atau siapa penerima dana hibah 250 juta itu, yang terpenting, bagi kita adalah, berikan bukti, dengan nyata bahwa karya-karya jurnalistik dari wartawan yang tergabung dalam PPWI itu ada dan berguna bagi masyarakat Kabupaten Lampung Timur ini," tambahnya.
Sementara, M. Aini Ketua DPC PPWI Kabupaten Lampung Timur, menyampaikan harapanya kepada organisasi-organisasi profesi Pers lainya dapat bersinergi dan bersama-sama mengingatkan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur agar kedepanya dapat memperbaiki kebijakanya.
,"Kita harus carikan obat agar pemerintah daerah ini menjadi pulih dan sehat kembali, tentu dengan cara dan profesi kita sebagai pilar ke IV dalam demokrasi Indonesia, mungkin selama ini kita kurang melaksanakan itu, tapi kedepan semoga kita semua dapat lebih jeli lagi," ujarnya.(team)