Kades Patramanggala Kab Tangerang Mengangkat Adik Kandung Sebagai Sekdes, Doni ; Iya, Kades Kakak Kandung Saya -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Polsek Parapat Evakuasi Mayat Wanita Berjaket Biru Dipinggiran Danau Toba

SIMALUNGUN - Resolusitv.com Kapolsek Parapat Resort Simalungun AKP Jonni Silalahi SH memimpikan melakukan olah TKP sekaligus evakuasi penemu...

Kades Patramanggala Kab Tangerang Mengangkat Adik Kandung Sebagai Sekdes, Doni ; Iya, Kades Kakak Kandung Saya

RESOLUSITV
Selasa, Januari 18, 2022




Kabupaten Tangerang | Resolusitv.com

berlakunya UU No 6 Tahun 2014, Peraturan Mentri sampai Perda yang mengatur Tentang Desa, seharusnya Pemerintahan Desa (Pemdes) sudah terlihat lebih rapih dalam Tata Kelola Pemerintahan, Administrasi berikut saat pengangkatan perangkat desa.

Masih ada tata kelola desa yang yang tidak sesuai. Dalam Administrasi terkait pengangkatan perangkat Desa sampai dengan saat ini Januari 2022 masih ada Kades yang mengangkat saudara kandungnya sebagai Sekdes, apakah hal ini tidak termasuk KKN?

Salah satunya adalah Desa yang ada di Kabupaten Tangerang mengangkat saudara kandungnya sebagai sekdes di Desa tersebut. Saat awak Media berbincang dan oknum Sekdes memberikan tanggapan dan membenarkan terkait hal tersebut.

” iya, kakak kandung saya kadesnya, tapi saat ini masih pergi. Dan kami tinggal satu pekarangan rumah sama KK saya, kalau saya statusnya masih bujang. Dan jumlah Dana Desa disini diatas 2 milyar ” terang Sekdes

Sementara diatur dalam UU No 6 tahun 2014 tentang Desa, Larangan bagi Kades Pasal 29. Poin F melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme,l menerima uang, barang, dan atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya.

Sementara di dalam UUk No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Pasal 30 ( 1). Kepala Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 di kenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau teguran tertulis.

(2) Dalam hal sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Tidak di Laksanakan, dilakukan Tindakan Pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan Pemberhentian.

“Jangan sampai pihak kecamatan dan DPMD hanya mengikuti apa yang di lakukan Kades sehingga terkesan ada yang terabaikan yaitu Peraturan Perundang undangan.” ucap E2n selaku relawan jokowi

Dalam pengangkatan perangkat Desa harus melalui mekanisme penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat desa oleh TIM, hasil penjaringan dan penyaringan tersebut harus dikonsultasikan ke Camat dan camat akan mengeluarkan surat rekomendasi penerimaan atau penolakan.

melihat kejadian Desa yang ada di Kabupaten Tangerang yang jabatan Sekdesnya ditempati oleh saudara kandung Kades hal ini menimbulkan banyak tanya, apakah pengangkatan melalui mekanisme yang benar..?
dan apakah Camat melakukan pembiaran saat Kades mengangkat saudara kandung sebagai sekdes.?

Jika ingin menghasilkan Pemerintahan Desa yang baik, berani transparan dalam penggunaan APBdesa termasuk tertib dalam infentarisasi aset.

“Ya, saat rekrutmen perangkat Desa harus berdasarkan perintah peraturan perundang undangan. Ini ada Dugaan pembiaran baik dari Daerah, hingga kecamatan. Karna mengingat dua Desa ini ada yang sudah mau habis masa jabatannya dan ada yang baru dilantik 2019.” Ucap relawan

Masih kata relawan, ” tidak menutup kemungkinan ada dugaan korupsi pengelolaan dana Desa, namun bertahun-tahun hal ini tidak tersentuh, jika memang tersentuh, lalu apa pinaltinya, dan bagaimana penerapannya. Ini sama saja tidak mendengarkan Intruksi Presiden Jokowi tentang Revolusi Mental dan tidak berjalannya Demokrasi. Kami meminta semua pihak segera lakukan evaluasi Dua Desa yang ada di Kabupaten Tangerang. Bila perlu kami akan Surati Pemerintah Pusat agar mendapat efek jera dan tidak menjadi contoh untuk para Kades lainnya. ” Tutup E2n Selaku relawan Jokowi

( Red/E2n )