Pemkab Lamtim Terkesan Lemah Tegaskan Aturan Hadapi Pabrik Es Yang Tak Bayar Pajak,Mungkinkah Ada Orang Kuat Dan Preman? -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Kecewa,Anggap Bupati Tak Becus,LSM MAJAS dan FORMAT ASTIM Gelar Aksi Damai di Depan Kantor Bupati

 Lampung Timur | Resolusitv.com Dalam aksi damai para Demonstran menyampaikan aspirasinya dimana patut diduga Bupati Lampung Timur M.Dawam R...

Pemkab Lamtim Terkesan Lemah Tegaskan Aturan Hadapi Pabrik Es Yang Tak Bayar Pajak,Mungkinkah Ada Orang Kuat Dan Preman?

RESOLUSITV
Selasa, November 16, 2021




resolusitv.com|Lampung timur

Kinerja pejabat Lampung Timur terus mendapat sorotan dari masyarakat karena jauh dari kata profesional, sebelumnya tentang simpang siurnya soal data menara telekomunikasi atau BTS (base transceiver stasiun) sekarang tentang keberadaan Pabrik Es KUD Bina Mina yang beralamatkan di dusun Cirebon Baru Desa Muara Gading Mas Kecamatan Labuhan Maringgai yang tidak terdaftar sebagai wajib pajak di Lampung Timur.(16/11/2021).


Sebelumnya diberitakan dalam media ini bahwa keberadaan Pabrik Es KUD Bina Mina dengan produksi 700 balok perhari telah puluhan tahun tapi dibiarkan tak membayar pajak air tanah. 


Menanggapi hal ini Bapenda Lampung Timur pernah menugaskan tim untuk turun kelapangan, hal ini terpantau dari media sosial Facebook (FB) salah satu warga labuhan maringgai yang menjalankan aktifitas yang sama dari perusahaan yang berbeda yaitu mengelola perusahaan yang memproduksi Es Balok sedang berpoto dengan tim dimaksud tetapi tidak ada informasi tim sampai ke Pabrik Es KUD Bina Mina.


Dikonfirmasi via WA plt. Kepala Bapenda Ahmad Faoji, S.Ag, MM tentang sikap Bapenda terhadap adanya Pabrik Es KUD Bina Mina yang tidak membayar pajak justru menjawab bahwa ada informasi dari stafnya pabrik tersebut sedang mengurus perizina SIPA di Propinsi.  "Info dari Sakuan (salah satu staf Bapenda-2) mereka sudah mengurus izin SIPA, dan tim dari perizinan Propinsi sudah cek lokasi".  Balas WA plt. Kaban. Bapenda Lampung ke wartawan resolusitv


Ketika di WA kembali tentang apa tindakan Bapenda terhadap subjek Pajak yang sudah puluhan tahun tidak membayar pajak, Ahmad Faoji bungkam, WA tersebut hanya dibaca.


Menurut Amir Faisol, SH Ketua Markas Cabang Laskar Merah Putih Lampung Timur mengatakan mestinya Kepala Bapenda memberikan jawaban sebagai bentuk pertanggungjawab kepada Publik karena apa yang ditanyakan itu adalah Tupoksi dari Bapenda artinya menyangkut kemampuan ASN yang ditempatkan di Bapenda dalam bekerja. "Seharusnya kepala bapenda menjawab pertanyaan kawan media terkait langkah atau tindakan mereka setelah menggunjungi pabrik es batu tersebut,

karena biasanya kalau kunjungan dalam bentuk team itu pasti kunjungan resmi ada surat perintah tugas (SPT) dan surat perintah perjalanan dinas  (SPPD) dengan menggunakan kendaraan dan anggaran APBD". Tulis Amir Faisol membalas konfirmasi dari wartawan resolusitv 

 

Sementara itu security Pabrik Es KUD Bina Mina saat dikonfirmasi mengatakan tidak tahu soal administrasi pabrik karena hanya bertugas sebagai keamanan tapi menurutnya tidak mungkin Pemerintah Daerah tidak tahu keberadaan Pabrik Es KUD Bina Mina karena sering datang ke Pabrik yang mengaku dari Pemda. "Ya taulah pak Pemda tentang Pabrik ini karena sering mereka berkunjung ke Pabrik ini terutama dari Pol. PP". Jelasnya


Sebelumnya diberitakan dalam media ini bahwa Pabrik Es KUD Bina Mina ini sudah milik seorang pengusaha yang tinggal di Jakarta dan untuk pengawasan berkala dilakukan oleh seseorang bernama Doni yang bertugas di salah satu Polsek di Lampung Tengah, hingga berita ini diturunkan belum diperoleh informasi apakah masih berstatus KUD atau sudah menjadi perusahaan perseorangan karena sudah sebulan lebih surat klarifikasi yang dikirim resolusitv belum memdapat tanggapan.


Keberadaan perizinan bagi suatu usaha adalah sangat penting karena menyangkut aspek sosial seperti di atur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retrebusi Daerah, yang berbunyi pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Penetapan Pajak terhadap air bawah tanah ini dimaksudkan salah satunya adalah untuk melakukan perlindungan terhadap dampak yang ditimbulkan baik terhadap masyarakat sekitar maupun lingkungan.


Sanksi hukum bagi yang lalai terhadap pembayaran pajak air tanah ada dua yaitu sanksi administrasi berupa denda, bunga dan kenaikan Pajak sampai ke sanksi pidana. (anuari abas)