Oknum Polisi Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Penasehat Hukum : "Ada Kejanggalan" -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Mahasiswa Madura Diperlakukan Kayak Kriminal, Aliansi Madura Indonesia Akan Buat Perhitungan

Madura|Resolusitv.com Kebrutalan Polisi terhadap Mahasiswa asal Madura yang ingin menyampaikan aspirasinya kepada Gubernur Jawa Timur nampak...

Oknum Polisi Divonis 1 Tahun 6 Bulan Penjara, Penasehat Hukum : "Ada Kejanggalan"

RESOLUSITV
Sabtu, November 27, 2021




Labuhanbatu|Resolusitv.com


Sidang kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan nomor perkara 750/pid.B/2021/PN.rap di Pengadilan Negeri Rantauprapat yang melibatkan seorang terdakwa oknum Polisi berpangkat Aipda Guntur Siringo-ringo yang bertugas di satuan Polres Labuhanbatu, dilaporkan oleh seorang guru atas nama Erna Boru Sinabang yang mengakibatkan kerugian Rp.180 juta, berakhir ricuh.


Istri dan kedua anak terdakwa menangis histeris, karena tak terima suaminya dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Diruang Cakra, Pengadilan Negeri Rantauprapat, (Jumat, 26/10/2021).


Majelis Hakim pada kasus tersebut dipimpin langsung oleh Hakim Arie Ferdian, SH, MH dengan dua Hakim anggota, Hendrik Tarigan, SH.MH dan Khairu Rizky, SH,  juga Panitera Muda (Panmud) Perdata, Sapriono. SH.


Pada putusannya Hakim ketua membacakan isi putusan sebagai berikut :


Mengadili :


Menyatakan Terdakwa Guntur Siringo-ringo tersebut diatas terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;


Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan;


Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;


Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;


Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG dengan Nomor rekening 535601000898504, periode 01/06/2015-30/06/15


2. 2 (dua) lembar print out rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas nama ERNA BR SINABANG, dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/07/15-31/07/15, 


3. 2 (dua) lembar print out  rekening koran Bank BRI Unit Agus Salim Rantau Prapat atas namaERNA BR SINABANG, dengan nomor rekening 535601000898504, periode 01/08/15-31/08/15, 1 (satu) lembar print out rekening koran Bank Sumut Cabang Rantau Prapat atas nama ERNA SINABANG, dengan nomor rekening 21002090031658, tanggal pembukaan 02/09/2015, 


4. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang dua puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama satu bulan, tertanggal 08-9-2014 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA S.;


5. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang lima puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama 1 (satu) bulan, tertanggal 12 Maret 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO diatas materai 6000;


6. 1 (satu) lembar kwitansi sebagai bukti tanda terima uang yang bertuliskan sudah terima dari ERNA BR SINABANG banyaknya uang seratus delapan puluh juta rupiah untuk pembayaran penitipan sementara selama tiga bulan (25-6-2015 s/d 25-9-2015) tertanggal 25 Juni 2015 ditandatangani oleh GUNTUR SIRINGO-RINGO dan HILDA OKTORA S diatas materai 6000;


7. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Ganti Rugi atas sebidang tanah pertanian antara WAGIMAN sebagai pihak I dengan GUNTUR SIRINGO-RINGO sebagai pihak ke-II, tertanggal 06 Maret 2010; Dikembalikan kepada saksi ERNA BR SINABANG;


Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00  (lima ribu rupiah);



Setelah Majelis hakim membacakan isi putusan, terlihat Istri, Hilda Oktara dan kedua anak terdakwa menangis histeris dan meminta keadilan kepada Kapolri agar kasus yang menimpa suaminya ditinjau ulang.


"Tolong Pak Kapolri, pimpinan dari suamiku. Tolong ditinjau ulang permasalahan ini, dimana kesalahan Suami saya. Mohon yang seadil-adilnya Pak Kapolri" ucapnya sambil menangis.


Yanto Zelibu, S.H selaku Penasihat Hukum terdakwa yang gabung dalam Kantor Aliansi Advokat Labuhanbatu dengan didampingi rekan-rekannya, Dayu Putra, SH, Iwansyahputra Ritonga, SH, Sutrisno Ompusunggu, SH, Hilman Arfandi Siregar, SH dan Muhammad Yusuf Siregar, SH, MH. Menyebutkan adanya kejanggalan pada pertimbangan hakim didalam Putusan yang telah dibacakan Ketua Majelis Hakim.



Pasalnya, kejanggalan itu terlihat ketika Hakim ketua menyebutkan kwitansi yang dibuat dan dimunculkan oleh si pelapor itu adalah kwitansi asli dan ditandatangani kliennya, padahal berdasarkan hasil Labforensik tandatangan itu non identik.


"Ada beberapa kejanggalan dari pertimbangan hakim tadi, sala satu diantaranya terkait tandanga tangan di Kwitansi. Kami bisa pastikan itu bukanlah tandatangan asli dari klien kami, hal itu dikuatkan berdasarkan hasil Labforensik yang dikeluarkan Polda Sumut yang menyatakan non-identik. Telah dijelaskan juga di pengantar alat bukti T-1"jelasnya


Yanto juga memaparkan bahwa kwitansi tersebut ditulus pada (Kami, 25/6/2015) sedangkan pada tanggal itu kliennya sedang berobat di salah satu Rumah Sakit yang berada di Medan, diakibatkan Kecelakaan Lalulintas.


"Bukan itu saja, pada kwitansi itu tanggal pinjaman yang dibuat itu 25 Juni 2015. Sementara saat itu, klien kami mengalami kecelakaan (Lakalantas) dan sedang berobat kerumah sakit yang berada di Medan"tambahnya


Dilokasi yang sama, M. Yusuf Siregar, SH, MH menambahkan pada kasus ini, pihaknya dan rekan-rekan akan melakukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Medan


"Selaku kuasa hukum terdakwa menyampaikan, selaku warga Negara yang baik, tentunya terhadap putusan ini, kami tadi sudah nyatakan bahwa kami dan terdakwa akan mengajukan upaya hukum Banding"Jelasnya


Adanya Dissenting opinion yang membuat Tim Kuasa Hukum berkeyakinan untuk Banding. Dimana, pendapat yang berbeda dengan apa yang diputuskan dan dikemukakan oleh salah satu Hakim Anggota, Hendrik Tarigan yang menyatakan terdakwa tidak sama sekali terbukti bersalah dan harus dibebaskan.


"Dari putusan yang baru dibacakan hakim, kami melihat adanya dissenting opinion. Kami berkeyakinan bahwa keadilan itu tidak hanya didapatkan pada Pengadilan ditingkat pertama. Namun, kami berkeyakinan keadilan itu masih ada pada tingkat banding maupun kasasi nantinya"cetusnya.


Pihaknya juga menilai dari pertimbangan Majelis diduga tendensius dalam memutuskan perkara ini. Dimana Hakim ketua dengan hakim anggota dua memiliki standar ganda dalam menilai keterangan saksi.


"Saksi pelapor dan keluarganya ketika bersaksi, walaupun diduga ada yang bohong dan tidak sesuai dianggap sempurna keterangan nya. Tidak mempengaruhi esensi keterangan saksi. Tetapi ketika saksi - saksi dari keterangan terdakwa memberikan keterangan dan saling bersesuaian, justru hanya karena pencabutan BAP, padahal dalam hukum acaranya yang harus dinilai kan keterangan persidangan. Tetapi itu justru dianggap sebagai mempengaruhi esensi dan tidak dapat dipercaya. Atas standar ganda inilah yang menjadi keberatan atau poin banding nantinya dan kami menilai, bahwa putusan ini belum memberikan keadilan", paparnya.


(Alfin)