Pak Sekda Takut Nyebut Nama Preman & Orang Kuat Lampung Timur -->

Postingan Populer

Cari Blog Ini

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

PPWI dan Lapas Salemba Jakarta Sepakat Tingkatkan Jalinan Kerjasama

Jakarta – Resolusitv.com Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dan Lemba Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II Salemba, Jakarta Pusat, sepakat ...

Pak Sekda Takut Nyebut Nama Preman & Orang Kuat Lampung Timur

RESOLUSITV
Minggu, Oktober 31, 2021


Komentar Pemuda Pancasila Kabupaten Lam-tim Mengenai UCAPAN SEKDA.

Dari berita yang viral, mengenai Carut marut tentang keberadaan hingga legalitas dan dugaan kerugian negara di Lampung Timur kembali mencuat. Hal ini terungkap dalam rapat dengar pendapat antara eksekutif (27-10-2021) yang dipimpin oleh Sekda Lampung Timur Moch. Yusuf juga dihadiri oleh Kadis. Kominfo Heri Alpasa, Plt. Kadis PMPTSP Fauzan Iskandi, Plt. Kepala Badan Pendapatan Daerah Ahmad Paoji dengan Komisi III DPRD Lampung Timur.


Carut marut yang dimaksud adalah ketidakberesan data antar dinas terkait tentang Tower telekomunikasi atau BTS (base transceiver stasiun) di Lampung Timur.

Dalam pemaparan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Heri Alpasa bahwa tercatat ada 286 BTS di Lampung Timur, sementara menurut Plt Kadis PMPTSP Fauzan Iskandi menyebutkan data dari tahun 2011 hingga 2021, ada 107 tower yang berizin tetapi yang aneh menurut 
Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah Ahmad Faoji mengatakan bahwa untuk provider yang membayar retribusi sebanyak 175 provider dengan target Rp 876 juta. Realisasinya mencapai Rp 922 juta.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi lll DPRD Lampung Timur Andri mengatakan bahwa dari pemaparan OPD yang bersangkutan tadi dari 286 Tower yang ada hanya 107 yang berijin.

"Artinya masih ada 179 tower provider yang tidak berizin atau ilegal dan ini lebih dari 50 persen," ujar Andri.

Sementara itu Sekda Lampung Timur Moch Jusuf mengatakan segera membentuk tim khusus terkait hal ini dan akan segera kami rapatkan dengan OPD terkait.

"Masalah provider ini tidak gampang karena banyak orang kuat di belakangnya. Ada preman dan sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap peran serta semua pihak dan akan segera kami evaluasi," katanya


Komentar Pemuda Pancasila Kabupaten Lam-tim Mengenai UCAPAN SEKDA.
Sementara itu Sekda Lampung Timur Moch Jusuf mengatakan segera membentuk tim khusus terkait hal ini dan akan segera kami rapatkan dengan OPD terkait.

"Masalah provider ini tidak gampang karena banyak orang kuat di belakangnya. Ada preman dan sebagainya. Oleh karena itu, kami berharap peran serta semua pihak dan akan segera kami evaluasi," katanya


Tegas Hevson

Apabila koruptor dikenakan tindak pencucian uang, bisa sedikit mengurangi korupsi. Masa euforia masih terjadi, banyak partai didukung oleh jaringan preman entah lokal atau nasional, membutuhkan biaya operasional yang besar untuk kampanye, maka hampir setiap pejabat publik mencari cara untuk mengembalikan modal yang telah dikeluarkan untuk biaya preman.Sebagian besar oknum TNI dan polisi turut terlibat didalamnya. Wajib militer akan mengurangi korupsi secara signifikan.

"Korupsi seperti tidak ada habis-habisnya, calon koruptor baru terus tumbuh dengan usia yang lebih muda. Dalam sistem birokrasi, para birokrat muda mencontoh para pendahulunya seolah korupsi menjadi hal yang lumrah. Tidak ada semangat penolakan dari mereka. Kemana nilai-nilai kebaikan yang mereka peroleh dari proses pendidikan yang telah mereka lalui selama ini? Jika ini terus terjadi, proses pemberantasan korupsi seperti "menggarami air laut.

"Yang jelas budaya malu sudah tidah ada lagi di negeri ini. Mereka (para pejabat) yang notabene dipilih rakyat sudah tidak menghiraukan nasib rakyat, mereka hanya mementingkan diri sendiri (dan golongannya). Cara paling mudah menghilangkan korupsi di negeri ini adalah memberikan hukuman dengan memiskinkan yang bersangkutan dan menyuruh mengembalikan uang hasil korupsi dan di penjara digabungkan dengan para maling ayam dan para pembunuh.

Diangkat sebagai seorang pejabat itu bukan untuk melaksanakan tanggungjawab, tapi adalah sebagai kesempatan untuk mengembalikan modal yang sudah dihabiskan untuk mencapai posisi itu, plus keuntungan yang diimpikan. Namanya juga aji-aji mumpung. Makanya banyak pejabat yang kurang becus pada bidangnya, malah sibuk dengan menumpuk kekayaan. Andaikan becus kerja pun juga untuk sekedar membangun citra diri, agar nanti terpilih lagi.

Efek jera

Sederhana, karena hukum tunduk pada politik. Penegakan hukum yang setengah hati menjadikan negeri ini sebagai surga bagi koruptor. Selain itu, mantan narapidana korupsi ketika kembali ke-masyarakat masih mendapat posisi terhormat. Tidak ada sanksi sosial dari masyarakat.

Karena dalam memilih anggota dewan, rakyat pemilih latar pendidikannya banyak yang rendah jadi tidak mengetahui siapa yang dipilih.

Karena hukumannya terlalu ringan sehingga tidak ada efek jera.

"Karena hukumannya ringan banget. Maling sandal atau maling miliaran/triliunan hukumannya podo wae alias sama saja. Sistem wani piro harus segera diberantas tuntas.

Korupsi kan sudah menjadi budaya kalau sudah tidak ada yang masuk penjara berarti bukan budaya lagi.

Sekda harus bisa terbuka kepada publik, kalau Sekda tidak mau terbuka jatuhnya pembiaran, tak sulit mengatakan jujur, memang si, Bangsa Ini Tak Kekurangan Orang Pintar Tapi Kekurangan Orang Jujur, Jujur Itu Gratis Pak Sekda, Bohong itu yang Mahal,kritik Ketua Pemuda Pancasila, (Pemuda Lampung Timur)