Postingan
Kabupaten Tangerang|Resolusitv.com
Tengah berlangsungnya Pembangunan proyek Pemugaran TPU di kampung rawa berem desa lebak wangi tepatnya di Rt 12/07,di sinyalir dikerjakan oleh kontraktor siluman, pasalnya di lokasi proyek tidak terpampang papan informasi terkait kegiatan tersebut.
Tidak transparannya pelaksanaan proyek terkait kegiatan pembangunan pemugaran makam telah menimbulkan opini dan menyisakan pertanyaan, dan diduga sarat akan korupsi, kolusi dan nepothisme.
Padahal pengerjaannya sudah hampir rampung tapi papan informasi belum dipasang,dan ditengarai kontraktor terkesan sengaja tidak memasang papan informasi untuk menutupi perihal kegiatan tersebut,
Jelas tentang keterbukaan informasi publik telah diatur dalam Undang undang no 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik menggaris bawahi dengan tebal disebutkan bahwa elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang terbuka adalah hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang undangan,
Dilokasi seputar kegiatan nyaris tidak ada informasi atau keterangan identitas pemilik proyek bahkan kuli bangunan yang dimintai keteranganpun terkesan tertutup.
Begini jawaban pekerja proyek ketika dimintai keterangan seputar pembugaran TPU kp Rawa berem saat ditanya awak media resolusitv.com.
"Kami hanya bekerja pak mengenai ini proyek siapa, sumber dana dari mana, dan berapa anggarannya saya enggak tahu menahu". ujarnya.
Masih lanjut pekerja," kalau mau tahu lebih jelas hubungi saja pak Mandornya yaitu bapak Ebos, pasti dia tahu ini proyeknya punya siapa". pungkasnya,
Ketika hal ini dikonfirmasikan pada mandor Ebos via telepon maupun chatt whassApp hasilnya nihil tidak ada jawaban dan balasan.
Senada dengan ucapan Kades lebak wangi Samsudin SE saat dihubungi via whatsapp ,ditanyakan perihal adanya pembangunan pembugaran makam terdebut tidak mengetahui pasti proyek itu punya siapa, kades pun hanya berasumsi mungkin itu dari aspirasi dewan.
Tidak transparannya pelaksana proyek terkait kegiatan telah kangkangi undang undang KIP (no 14 tahun 2008) peran serta masyarakat dari unsur elemen lainnya dalam kontrol sosial punya hak untuk mendapatkan informasi yang konkrit apalagi biaya pembugaran TPU itu dibiayai dari dana APBD#
Red(ahyar/Dk)