Postingan
Surabaya, - Resolusitv.com
Dimasa Pandemi yang masih melanda Surabaya. Mirisnya cafe zona yang Di jalan Kapasari Surabaya tetap beroperasi hingga dini hari.
Bahkan sangat miris dimana beroperasinya cafe zona tersebut diketahui oleh Salah satu oknum satpol PP Surabaya bahkan oknum tersebut minum di cafe tersebut hingga dini hari.
Ironisnya terjadi insiden yang sangat mencoreng nama baik Instansi penegak perda di Surabaya tersebut. dimana diduga terjadi pemukulan yang dilakukan oknum Satpol-PP yang diduga mabuk tersebut kepada salah satu warga dilokasi.
M korban kepada awak Media mengatakan heran dimana saat kejadian ia hanya mencoba menegur Satpol-PP tersebut namun naas perlakuan kasar yang ia terima dimana Korban mengaku di tempeleng oleh oknum Satpol-PP tersebut.
Diketahui oknum Satpol-PP tersebut berinisial W.
Guna memberikan Pemberitaan yang berimbang Awak media bersama Sekjen HIPPMA Dan LARM-GAK bertemu Kasatpol PP Kota Surabaya Eddy Christijanto mengatakan dengan tegas akan memberikan sanksi kepada oknum tersebut jika terbukti bersalah.
"Saya akan panggil yang bersangkutan dan akan kami selidiki, jika terbukti bersalah maka akan saya beri sanksi tegas, nanti akan saya kabari mas info selanjutnya". Terang Eddy saat di temui diruangannya.
Melengkapi pernyataan korban pemukulan oleh oknum satpol PP kota Surabaya yang di duga mabuk, Baihaki Akbar Sekjen Himpunan Putra Putri Madura (HIPPMA) yang sekaligus juga sebagai Sekjen Lembaga Advokasi Rakyat Merdeka Gerakan Anti Korupsi (LARM-GAK) mengatakan, dirinya mendampingi korban pemukulan berinisial M.
"Kami melihat peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh oknum Satpol PP kota Surabaya ini adalah bentuk penyalahgunaan jabatan dan wewenang," ujarnya
Baihaki Akbar (Sekjen HIPPMA & LARM-GAK) menambahkan, kasus ini harus menjadi perhatian Walikota Surabaya, karena apa yang di lakukan oleh oknum Satpol PP kota Surabaya berinisial W mencoreng nama baik pemerintah kota Surabaya.
"Saya meminta kepada Walikota Surabaya Cak Eri, untuk segera turun tangan untuk menyelesaikan permasalah ini, karena menurut kami, ada penyalahgunaan jabatan dan wewenang," pungkasnya.
(Tim)