Pemkab Muara Enim Undang Lima Perusahaan Yang Miliki IUP Wilayah PETI -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Penambang Pasir Ilegal Di Marga Tiga Tidak Tersentuh Hukum

http://www.resolusitv.com www.resolusitv.com http://resolusitv.com Google.com Resolusitv.com, Maraknya penambangan pasir ilegal di Kecamatan...

Pemkab Muara Enim Undang Lima Perusahaan Yang Miliki IUP Wilayah PETI

RESOLUSITV
Jumat, Juni 18, 2021





Resolusitv.com - muara enim



Dari hasil rapat diruang serasan sekundang pola yang ditawarkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Muara Enim bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) Kabupaten Muara Enim dalam penyelesaian masalah Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yakni Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan Koperasi mendapat respon positif dari asosiasi tambang rakyat.


Pemkab Muara Enim melalui Asisten II Pemkab Muara Enim Riswandar, SH, MM mengatakan bahwa Pemkab Muara Enim akan mengundang pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah lokasi PETI yakni 

PT Bukit Asam Tbk

 PT Pacific Global Utama, 

PT Manambang Muara Enim,

 PT Bara Anugrah Sejahtera dan

 PT Sriwijaya Bara Priharum untuk bersama asosiasi tambang rakyat yaitu Asosiasi Masyarakat Batubara (Asmara), Asosiasi Tambang Rakyat Daerah (Astrada) dan Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI).



Asisten II Riswandar ,SH,MM mengatakan bahwa anggota asosiasi tersebut siap mengikuti proses sesuai aturan baik itu memakai pola BUMDes maupun Koperasi sehingga dengan adanya payung hukum masyarakat maupun asosiasi dapat melakukan kegiatan penambangan dalam pengawasan baik dari sisi teknik penambangan, lingkungan dan sebagainya.



"Artinya, kedepan aktifitas penambangan batubara tidak lagi asal - asalan. Dan selama proses ini berjalan tidak boleh sama sekali ada aktifitas penambangan, dan bila terjadi (penambangan) akan berusan dengan pihak berwajib," ungkapnya.



Sementara itu, Astrada Key Jhon mengatakan bahwa Pihaknya dalam hal ini asosiasi sepakat mengikuti anjuran pemerintah dengan pola badan usahanya berbentuk koperasi.



"Masyarakat sangat setuju dengan pola badan usaha koperasi. Dan kita dukung serta mensupport pemerintah, nanti kita siapkan data - data keakuratan dilapangan," katanya.(putra)