FORJIL Lampung Minta BPK dan KPK RI Bidik Anggaran Perjalanan Dinas tahun 2021 -->

Translate

RESOLUSITV

RESOLUSITV
AKURAT DAN TERPECAYA
RESOLUSITV

UNGKAP FAKTA

ENTRI YANG DI UNGGULKAN

Penambang Pasir Ilegal Di Marga Tiga Tidak Tersentuh Hukum

http://www.resolusitv.com www.resolusitv.com http://resolusitv.com Google.com Resolusitv.com, Maraknya penambangan pasir ilegal di Kecamatan...

FORJIL Lampung Minta BPK dan KPK RI Bidik Anggaran Perjalanan Dinas tahun 2021

RESOLUSITV
Jumat, Juni 18, 2021




Tulang bawang-resolusitv.com


Menggala  badan  Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Lampung dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) Harus Serius Mengaudit serta Membidik Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Belasan Miliyar di Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tulangbawang Tahun Anggaran 2021.


Sehubungan Anggaran yang di kelola oleh Sekretariat DPRD Tulangbawang sangat Pantastis,bahkan Terdapat banyak Anggaran Belanja tersebut penuh ganda.Baik Penyediaan Langsung maupun Swaklola.


Hal ini di minta oleh Dewan Pembina Forum Jurnalist Lampung,Junaidi Amrin mengatakan bahwa.Pengelola Anggaran belasan Miliyar di Sekretariat DPRD Tulangbawang Wajib di Audit BPK RI,Perwakilan Lampung yang sangat serius serta Perlu Bidikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Sehubungan Anggaran Perjalanan Dinas tahun 2021 yang di pergunakan Sekretariat DPRD Tuba Sangat Besar mencapai Belasan Miliyar Anggaran APBD Tahun 2021, yang tertuang dalam Swaklola.Belum lagi di tambah Anggaran APBD Perubahan ini,Jika Anggara nya bertambah mungkin lebih dari itu.


Lanjut Junaidi Amrin,Anggaran ini di pakai dalam perjalanan Dinas kemana saja dan harus jelas karena sekarang ini kan masih dalam suasana Covid 19 


Bahkan mengapa Dalam Rencana Anggaran Penyediaan Nasional itu harus banyak yang sama alias (Ganda),


Kami  sudah konfirmasi secara lisan kepada Pejabat yang berwenang di sekretariat DPRD Tuba, namun  tidak ada di tempat,Bahkan Melalui surat FORJIL yang di tujukan kepada Sekwan masih juga tidak di indah kan.


Sehingga Para Oknum Pejabat Sekretariat DPRD Tuba masih banyak yang belum memahami Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) kata Junaidi Amrin pada Jum'at 18/6/2021.


(Jeri)